Considerations To Know About agus joko pramono
Considerations To Know About agus joko pramono
Blog Article
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Pernyataan Agus soal transparansi itu, dia katakan ketika tim penguji Capim KPK bertanya saat tes wawancara berlangsung. Agus menjadi Capim KPK pertama yang menjalani tes ini dengan durasi tanya-jawab selama 40 menit.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
“For this reason, by auditing the finances, efficiency, and another factors to research selected aspects, we're accessing which Management procedure and chance evaluation from the continued system ended up remaining stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, stated for the duration of an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Avoidance” televised in this article on Tuesday.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
IDI makes Worldwide General public Items on a variety of matters related into the operate of SAIs. These publications follow a rigorous protocol of high quality assurance and they are freely available to all.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Karena tugas KPK untuk fokus pada superior profile instances. Sedangkan Polri fokus pada lower profile instances yang juga merata terjadi di mana-mana.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the value of prioritizing solutions in managing the current economic condition confronted because of the UN as influenced because of the pandemic and the necessity to boost coordination amid oversight companies under the UN to further improve accountability and governance.
"Skilled working experience and networking are the inspiration of achievements. My role as Vice Chairman of Indonesia's SAI, BPK, enables me the chance to draw on the experience of so many auditors and establishments at nationwide and Worldwide level, over so a few years. It's also been a privilege to draw on the cooperation in ASEANSAI from BPK's placement as extended-phrase Secretariat, plus the active participation throughout the INTOSAI regional and working groups.
This "Cited website by" depend consists of citations to the subsequent content articles in Scholar. Those marked * may be diverse from the report within the profile.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan knowledge pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.